Kegiatan yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah dan secara resmi dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra serta diikuti perwakilan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Bali.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi dari Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah LKPP serta Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK RI, antara lain terkait strategi konsolidasi pengadaan dalam meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri dan UMK-K, kebijakan MCSP serta pencegahan korupsi pada pemerintah daerah, kebijakan clearing house dan probity advice, serta mitigasi permasalahan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Khusus dari KPK RI, materi pencegahan korupsi disampaikan oleh jajaran Korsup Wilayah V KPK RI yang menyoroti pentingnya penguatan pencegahan korupsi, termasuk pada area pengadaan barang dan jasa.

Keikutsertaan Bagian PBJ Kabupaten Buleleng dalam kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman dan kapasitas dalam menerapkan strategi konsolidasi pengadaan serta clearing house, sehingga pelaksanaan pengadaan dapat semakin efektif, efisien, transparan dan mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta pemberdayaan UMK-K. (admin)