Sosialisasi menghadirkan Plt. Deputi Bidang Advokasi Pemerintah Daerah LKPP-RI, Firmansyah, sebagai narasumber dengan peserta terdiri atas PA/KPA, PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, Bendahara, serta penyedia mitra pengadaan barang dan jasa dari masing-masing SKPD.

Membuka kegiatan, Kabag PBJ I Made Suwitra Yadnya menyampaikan bahwa transformasi digital membuat setiap tahapan pengadaan memiliki rekam jejak yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, diperlukan strategi pengadaan yang tidak hanya sesuai ketentuan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan secara tepat waktu, kualitas dan harga.

Salah satu strategi yang didorong adalah konsolidasi pengadaan, yakni menggabungkan kebutuhan barang/jasa yang sejenis untuk meningkatkan efisiensi dan memperoleh manfaat terbaik (value for money).

“Melalui konsolidasi, kita ingin pengadaan menjadi lebih efektif dan efisien, sekaligus memberikan manfaat yang optimal bagi pemerintah daerah,” ujar Suwitra.

Ia menegaskan, Pemkab Buleleng berkomitmen menerapkan konsolidasi pengadaan barang/jasa sejenis secara bertahap. Langkah tersebut juga diarahkan untuk mendukung pemenuhan MCP KPK 2026, khususnya pada komoditas ATK, obat dan material bangunan.

Sementara itu, narasumber dari LKPP memberikan penguatan terkait tata cara perencanaan dan pelaksanaan konsolidasi melalui Katalog Elektronik V6. Konsolidasi dinilai dapat mengurangi biaya proses pengadaan, meningkatkan efisiensi belanja, mendorong standardisasi spesifikasi serta memberikan value for money.

Melalui kegiatan ini, BPBJ Buleleng berharap terbangun pemahaman yang sama bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan, sekaligus menjadi langkah awal dalam mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang berpotensi dikonsolidasikan di lingkungan Pemkab Buleleng. (admin)