Bagian PBJ Buleleng Ikuti Rakor Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah se-Bali
Admin bpbjsetda | 12 November 2026 | 7 kali
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Buleleng, I Made Suwitra Yadnya, bersama Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi PBJ, I Gusti Ayu Wiwik Yussulianti, mengikuti Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah se-Wilayah Bali Tahun 2026, Kamis (12/11) bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
Dalam arahannya, KPK menekankan pentingnya penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di masing-masing daerah, khususnya dalam mengawasi potensi anomali pada area perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang/jasa. APIP juga diminta mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi e-Audit serta meningkatkan pengawasan terhadap hibah, bantuan sosial, dan pokok-pokok pikiran (pokir).
Khusus pada area pengadaan barang/jasa, KPK memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan, meliputi penyusunan HPS berdasarkan harga pasar dan kondisi lokasi, perincian standar biaya, perbandingan harga melalui katalog elektronik, pasar dan marketplace, serta optimalisasi mini kompetisi dan negosiasi harga dalam e-purchasing.
Selain itu, perlu dilakukan pencegahan afiliasi dan konflik kepentingan penyedia, konsolidasi paket sejenis, pendataan serta evaluasi rekam jejak penyedia untuk mencegah dominasi pemenang. Pengawasan juga perlu diperkuat melalui probity audit, pendampingan LKPP, tindak lanjut anomali e-purchasing oleh Inspektorat, serta penandatanganan pakta integritas oleh kepala daerah, pejabat eselon II, UKPBJ, dan pegawai PBJ sebagai komitmen menolak suap, gratifikasi, dan konflik kepentingan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan penguatan koordinasi antara UKPBJ dan APIP semakin optimal dalam mewujudkan proses pengadaan barang/jasa yang transparan, akuntabel, kompetitif, serta sesuai ketentuan, guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. (admin)