Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah hal strategis guna mendukung kelancaran pelaksanaan program, khususnya dalam aspek administrasi dan pengelolaan kegiatan. JF PBJ memberikan saran agar setiap pelaksanaan kegiatan ke depan dapat dilengkapi dengan dokumen administrasi yang memadai sebagai bentuk pertanggungjawaban, serta mendorong peningkatan komunikasi antara kelompok masyarakat (pokmas) dengan penerima manfaat.

Selain itu, turut disampaikan pentingnya kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam pengelolaan sumber daya manusia pada unit layanan kesehatan berbasis BLUD, agar tetap mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Kegiatan koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman bersama serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program, sehingga manfaat yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. (admin)