0362 21985
bpbjsetda@bulelengkab.go.id
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian PBJ Buleleng Ikuti Rakor MCSP KPK 2026, Perkuat Tata Kelola Pengadaan

Admin bpbjsetda | 11 November 2026 | 6 kali

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Buleleng yang diwakili oleh Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi PBJ, I Gusti Ayu Wiwik Yussulianti, menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK Tahun 2026, bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng, Rabu (11/11).

Kegiatan yang turut dihadiri oleh perwakilan OPD terkait dalam rangka menindaklanjuti hasil pemantauan dan pemenuhan data dukung Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCSP Tahun 2026 serta mempersiapkan data untuk Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah se-Wilayah Bali Tahun 2026.

Dalam arahannya, Inspektorat Daerah menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap delapan area IPKD MCSP. Khusus pada Area Pengadaan Barang/Jasa, terdapat empat hal yang menjadi perhatian, yaitu:
Pelaksanaan pengadaan tidak menumpuk di akhir tahun. OPD diharapkan melaksanakan proses pengadaan secara merata sejak awal tahun anggaran dan tidak menunda pekerjaan hingga November atau Desember.

Kelengkapan dokumen proyek strategis. Setiap proyek strategis wajib didukung dokumen perencanaan yang lengkap, termasuk RKBMD, perizinan, dan studi kelayakan.

Penguatan pengawasan APIP dan UKPBJ. Pengawasan perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga serah terima pekerjaan, termasuk melalui probity audit dan/atau quality assurance terhadap proyek strategis.

Mendorong konsolidasi pengadaan. Pengadaan barang/jasa yang sejenis agar digabung atau dikonsolidasikan sejak tahap perencanaan sehingga lebih efisien dan tidak terpecah-pecah.

Melalui rapat koordinasi ini, masing-masing OPD diminta mempersiapkan dan menindaklanjuti data dukung sesuai area tugas dan tanggung jawabnya sebagai bahan dalam rapat koordinasi tingkat Provinsi Bali.

Keikutsertaan Bagian PBJ dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa yang transparan, akuntabel, efektif, dan bebas dari praktik korupsi. (admin)