BPBJ Buleleng Perkuat Tata Kelola Pengadaan Melalui Koordinasi dan Konsultasi ke UKPBJ Kabupaten Jembrana
Admin bpbjsetda | 22 Juli 2026 | 16 kali
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng yang diwakili oleh Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi PBJ, I Gusti Ayu Wiwik Yussulianti, bersama Kepala Sub Bagian Pengelolaan PBJ, Desak Putu Nova Pranajayanti dan didampingi beberapa staf melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke UKPBJ/Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Jembrana, Rabu (22/7). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah serta penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2026.
Rombongan BPBJ Buleleng diterima langsung oleh Plt. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Jembrana, I Ketut Sumewijaya, bersama jajaran Subbagian LPSE dan Subbagian Pembinaan & Advokasi.
Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai isu strategis terkait penguatan kelembagaan UKPBJ, pengembangan sumber daya manusia pengadaan, pemenuhan serta peningkatan kompetensi dan sertifikasi pejabat maupun staf pengadaan, pengembangan jenjang karier, hingga optimalisasi peran personel pada UKPBJ dan LPSE.
Selain itu, turut didiskusikan strategi peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, realisasi, dan pelaporan pengadaan barang/jasa sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pengadaan yang semakin baik.
Kedua belah pihak juga saling bertukar pengalaman mengenai berbagai inovasi yang diterapkan dalam mendukung penilaian ITKP dan pelaksanaan mini kompetisi pada Katalog Elektronik. UKPBJ Kabupaten Jembrana berbagi praktik serta strategi yang telah diterapkan sehingga inovasi ITKP dan pelaksanaan mini kompetisi dapat berjalan secara efektif dan memberikan hasil yang optimal.
Tidak hanya itu, pembahasan juga mencakup pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan, serta layanan konsultasi kepada perangkat daerah sebagai upaya meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Melalui kegiatan koordinasi dan konsultasi ini, BPBJ Kabupaten Buleleng berharap dapat memperkuat sinergi antardaerah, memperoleh berbagai masukan dan praktik terbaik, serta mengimplementasikan inovasi yang mendukung peningkatan kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya proses pengadaan yang semakin efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berintegritas, sekaligus meningkatkan capaian penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kabupaten Buleleng Tahun 2026. (admin)