Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Perangkat Daerah, Kepala BLUD, serta para Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPTK, dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Dalam arahannya, Kabag Suwitra menekankan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki peran strategis tidak hanya dalam efisiensi anggaran, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat perekonomian daerah dan nasional. Melalui penerapan TKDN dan preferensi harga, diharapkan penggunaan produk dalam negeri semakin meningkat sehingga mampu mendorong kemandirian industri nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap produk impor

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Mustofa, S.Sos., M.T., CPSp., yang merupakan praktisi dan fasilitator di bidang pengadaan barang/jasa serta ahli dalam perhitungan TKDN. Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa penerapan TKDN mengacu pada berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kebijakan ini mewajibkan penggunaan produk dalam negeri dengan nilai TKDN tertentu sebagai upaya pemberdayaan industri nasional.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa preferensi harga merupakan bentuk penyesuaian dalam evaluasi penawaran guna memberikan keberpihakan kepada produk dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, preferensi harga dapat diberikan pada paket pengadaan dengan nilai tertentu, baik melalui metode tender maupun e-purchasing dengan mini kompetisi. Sel

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pelaku pengadaan dapat memahami ketentuan dan mekanisme penerapan TKDN serta preferensi harga, sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Buleleng dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi pembangunan daerah. (admin)