Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi sebagai langkah mempererat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan organisasi profesi di bidang pengadaan barang dan jasa. Audiensi ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan persepsi sekaligus merumuskan berbagai langkah nyata dalam mendukung pengelolaan PBJ yang semakin profesional, adaptif, transparan, dan akuntabel.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas sejumlah agenda strategis. Salah satunya adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengadaan melalui pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, serta pembinaan kompetensi secara berkelanjutan. Pengembangan kompetensi ini dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan aparatur pengadaan yang profesional dan mampu menjawab tantangan regulasi maupun perkembangan teknologi.

Selain peningkatan kompetensi SDM, pembahasan juga difokuskan pada upaya mitigasi risiko hukum melalui pemberian pandangan teknis dan advokasi profesional bagi para pelaku pengadaan. Pendampingan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian dan rasa aman dalam setiap proses pengadaan sehingga pelaksanaannya tetap berada pada koridor peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi prinsip integritas dan akuntabilitas.

Transformasi digital pengadaan turut menjadi perhatian dalam audiensi ini. BPBJ Buleleng bersama DPD IAPI Provinsi Bali berdiskusi mengenai strategi optimalisasi implementasi Katalog Elektronik, penguatan sistem pengadaan berbasis digital, serta pemanfaatan instrumen pembayaran modern guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kabag PBJ, I Made Suwitra Yadnya, menyampaikan apresiasi atas kunjungan DPD IAPI Provinsi Bali. Menurutnya, sinergi dengan organisasi profesi merupakan langkah penting dalam memperkuat kapasitas kelembagaan sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Buleleng.

Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, diharapkan terbangun ekosistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang semakin berkualitas, berintegritas, inovatif, dan mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (admin)